Menurut JK, dengan terus membengkaknya anggaran subsidi BBM, konsekuensinya adalah terpangkasnya anggaran pembangunan, seperti untuk jalan dan pengairan. Bila terus berlanjut, itu akan membahayakan perekonomian Indonesia.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik dari 2004 sampai 2008, dengan pertumbuhan di atas 6%. Setelah itu, sejak 2011, pertumbuhan ekonomi terus menurun akibat berbagai faktor, seperti ekonomi Cina yang menurun dan kondisi ekonomi Eropa yang sulit. "Kita harus kembalikan kekuatan dalam negeri. Kita harap kita bisa rebound," tuturnya.
Kendati begitu, tambahnya, sebelum memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya, JK dan Jokowi akan lebih dulu berkonsultasi dengan partai politik (parpol) pendukung. Apalagi, JK dan Jokowi bukan ketua umum parpol. "Kami berdua bukan pimpinan partai, harus konsultasi supaya aman di politik. Sudah kecil, tidak aman lagi, itu lebih berbahaya," ungkapnya. Kecilnya maksudnya adalah koalisi partai yang mengusung mereka kecil di parlemen.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di parlemen, Jakarta, Rabu (3/9), Menteri Keuangan Chatib Basri mangatakan inflasi diprediksi pada kisaran 1,2%-1,5% bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter. Jika kenaikan harganya Rp 2.000 per liter, inflasinya menjadi 3,0%. Bila naiknya Rp 3.000 per liter, inflasinya diperkirakan 4,5%.
"Kalau naik Rp 1.000, inflasinya 1,2 persen. Tapi, efeknya tidak langsung ke tarif angkutan dan yang lainnya bisa sampai 1,5 persen. Kalau Rp 2.000, tambahan inflasi dua kali, maka 3,0 persen ditambah 4,4 persen jadi 7,4 persen. Kalau Rp 3.000, maka 4,4 persen ditambah 4,5 persen, inflasinya 8,9 persen," kata Chatib.
Kendati begitu, lanjut Chatib, pemerintah masih menetapkan asumsi makro laju inflasi pada RAPBN 2015 sebesar 4,4% plus-minus 1%, dengan tidak mempertimbangkan adanya kebijakan administered price pada tahun depan. "Inflasi 4,4 persen kalau tidak ada perubahan di administered price, terkait kebijakan BBM bersubsidi," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri.
Jokowi sendiri pada Juni lalu pernah berjanji tak akan menghapus subsidi BBM. Janjinya itu dia sampaikan setelah menerima dukungan dari seratusan tukang ojek yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia (IPOI) di Jalan Borobudur 18, Menteng, Jakarta Pusat, 16 Juni lalu, sebagaimana diberitakan republika.co.id.
Koordinator IPOI Halis Rumkel mengatakan, para tukang ojek yang mendukung Jokowi berharap Jokowi tidak mencabut subsidi BBM. Mereka juga berharap Jokowi memperjuangkan ojek sebagai sarana transportasi alternatif.
"Keinginan untuk subsidi BBM, saya kira, tidak ada masalah. Subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan," ujar Jokowi menanggapi permintaan para tukang ojek itu.
Di kesempatan berbeda, usai bertemu dengan politisi senior dari Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, Jokowi kembali menegaskan ia tak akan mencabut subsidi BBM. Namun, yang ingin digarisbawahi oleh Jokowi, subsidi itu hanya untuk rakyat kecil. "Subsidi itu diberikan kepada yang tepat sasaran, yang menikmati yang kecil-kecil tadi (tukang ojek)," kata Jokowi. Malah tak hanya BBM, Jokowi juga mengatakan pemerintahannya nanti akan memberikan subsidi pada hal-hal pokok yang dibutuhkan rakyat kecil, seperti sembako, pupuk, pestisida, dan solar bagi nelayan.
Mantap kali ini janjinya!
0 komentar:
Posting Komentar