"Bukan hanya transisi, tapi masyarakat juga punya pandangan-pandangan sendiri, boleh-boleh saja," kata JK kepada wartawan di acara silaturahmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).
Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mengatakan pihaknya akan terus kooperatif dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk mempersiapkan pemerintahan Joko Widodo-JK.
Ia memaklumi jika ada kekurangan, karena proses teransisi ini adalah sesuatu yang baru.
"Ya sambil belajar lah," ujarnya.
SBY dalam pernyataannya di kantor presiden pada Jumat lalu (5/9), meminta agar jajaran pemerintahannya dan Tim Transisi untuk tidak saling mengkritik. Serta jangan sembarangan blusukan ke BUMN dan harus minta ijin terlebih dahulu.
Pasalnya anatara SBY dan Jokowi sudah sepakat untuk saling membantu dalam transisi pemerintahan.
JK menambahkan sampai sejauh ini proses transisi masih berjalan mulus. Pernyataan SBY itu menurutnya tidak sampai mengganggu proses persiapan pemerintahan yang dilakukan tim Transisi.
Soal surat larangan menteri bertemu tim transisi yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II, Dipo Alam, JK mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat seperti yang diminta.
"Waktu itu kan belum ada aturan, waktu itu SBY bilang boleh ketemu menterinya, sekarang baru ada aturannya. Kita sudah kirimi surat," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar