Goyangnews - Salah seorang putri Proklamator Bung Karno yang juga politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, meminta pelantikan Jokowi sebagai presiden ditunda. Menurut dia, Jokowi bisa dilantik bila berbagai permasalahan yang sempat ditudingkan kepada dirinya telah diselesaikan.
"Saya dengar ada beberapa catatan, ada pelanggaran yang ditengarai pidana, maka jangan dilantik dulu sebelum ini diselesaikan," ujar Rachmawati dalam acara sarasehan kebangsaan bertajuk "Kajian terhadap Legitimasi Proses dan Hasil Pilpres 2014" di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Beberapa dugaan pelanggaran pidana sempat muncul, katanya, antara lain korupsi pengadaan bus Transjakarta, korupsi Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, rekening gemuk di luar negeri yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengalihan fungsi taman BMW.
"Ini seharusnya ada fit and proper test dulu. Kita sebagai negara berdaulat, seharusnya masalah-masalah itu diselesaikan dulu," sarannya.
Ia pun meminta KPK menyelidiki dugaan itu dan menegakkan keadilan. Rachmawati juga meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) agar turut berperan dalam hal ini. "ICW kok tumpul, harusnya ini diperiksa dulu dong," katanya.
Sikap ICW yang terkesan cuek apatis menanggapi korupsi Jokowi menjadi pembenaran tudingan publik selama ini bahwa ICW hanya kritis pada pihak tertentu namun melempem bila korupsi terkait dengan politisi atau kader PDIP. (Ron.s1)
"Saya dengar ada beberapa catatan, ada pelanggaran yang ditengarai pidana, maka jangan dilantik dulu sebelum ini diselesaikan," ujar Rachmawati dalam acara sarasehan kebangsaan bertajuk "Kajian terhadap Legitimasi Proses dan Hasil Pilpres 2014" di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Beberapa dugaan pelanggaran pidana sempat muncul, katanya, antara lain korupsi pengadaan bus Transjakarta, korupsi Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, rekening gemuk di luar negeri yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengalihan fungsi taman BMW.
"Ini seharusnya ada fit and proper test dulu. Kita sebagai negara berdaulat, seharusnya masalah-masalah itu diselesaikan dulu," sarannya.
Ia pun meminta KPK menyelidiki dugaan itu dan menegakkan keadilan. Rachmawati juga meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) agar turut berperan dalam hal ini. "ICW kok tumpul, harusnya ini diperiksa dulu dong," katanya.
Sikap ICW yang terkesan cuek apatis menanggapi korupsi Jokowi menjadi pembenaran tudingan publik selama ini bahwa ICW hanya kritis pada pihak tertentu namun melempem bila korupsi terkait dengan politisi atau kader PDIP. (Ron.s1)
0 komentar:
Posting Komentar